Sorotkita.com // Jakarta — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendorong perubahan mendasar dalam posisi petani sawit rakyat di tengah rantai industri kelapa sawit nasional.
Melalui Rakornas SPKS 2026, organisasi petani tersebut menegaskan bahwa petani tidak cukup hanya ditempatkan sebagai pemasok bahan baku, tetapi perlu diperkuat sebagai pelaku ekonomi yang memiliki posisi dalam proses produksi, perdagangan hingga penciptaan nilai tambah.
Rakornas menjadi momentum konsolidasi nasional untuk mengevaluasi kondisi organisasi sekaligus merumuskan arah baru perjuangan petani sawit rakyat.
Persoalan produktivitas, akses pembiayaan, teknologi, pasar, keberlanjutan dan posisi tawar masih menjadi tantangan yang membutuhkan penguatan kelembagaan secara berkelanjutan, terutama ketika rantai pasok sawit semakin menuntut transparansi dan ketertelusuran.
Dalam konteks tersebut, koperasi ditempatkan sebagai salah satu instrumen strategis untuk membangun kekuatan ekonomi petani. Koperasi tidak cukup hanya berfungsi sebagai lembaga administratif, melainkan perlu dikelola secara profesional, transparan dan demokratis agar mampu mengonsolidasikan produksi petani, memperkuat akses pembiayaan dan pasar, menyediakan sarana produksi serta meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perkebunan.
Ketua SPKS Nasional Sabarudin menegaskan bahwa kekuatan organisasi harus diterjemahkan menjadi program konkret yang memberikan manfaat bagi petani. Konsolidasi antara organisasi petani dan koperasi dinilai penting agar kepentingan petani tidak berhenti pada aspek advokasi, tetapi berkembang menjadi kekuatan ekonomi kolektif yang memiliki kapasitas dalam mengelola usaha dan membangun kerja sama.
Agenda berikutnya adalah hilirisasi sawit rakyat. Selama ini petani lebih banyak berada di sektor hulu sebagai pemasok bahan baku. Melalui koperasi, SPKS mendorong agar secara bertahap petani dapat mengambil bagian dalam pengolahan, pengembangan produk turunan, pemasaran dan aktivitas ekonomi lain yang menciptakan nilai tambah.
Dorongan hilirisasi tersebut bukan semata-mata mengejar peningkatan nilai ekonomi, tetapi juga menyangkut perubahan posisi petani dalam rantai nilai. Semakin besar kemampuan kelembagaan petani dalam mengelola produksi dan mengembangkan usaha, semakin terbuka ruang bagi terciptanya manfaat ekonomi yang lebih luas di tingkat petani. Namun, proses tersebut tetap harus dibangun dengan memperhatikan tata kelola perkebunan, perlindungan lingkungan, peningkatan kapasitas serta prinsip keberlanjutan.
Sabarudin juga menekankan bahwa produktivitas dan hilirisasi harus berjalan seiring dengan pemenuhan standar keberlanjutan dan penguatan ketertelusuran. Artinya, transformasi ekonomi petani tidak dapat dilepaskan dari tuntutan tata kelola yang semakin kompleks dalam industri kelapa sawit, termasuk kemampuan petani dan koperasi memenuhi standar serta membangun sistem usaha yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pimpinan Sidang Pleno I Rakornas SPKS, Muhamad Ridwan, menyebut penguatan organisasi, koperasi dan hilirisasi sebagai tiga agenda yang saling berkaitan. Organisasi menjadi basis konsolidasi, koperasi menjadi instrumen ekonomi kolektif, sedangkan hilirisasi menjadi ruang untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas manfaat ekonomi bagi petani. Kerangka tersebut menjadi bagian dari pembahasan strategis dalam konsolidasi nasional SPKS.
Rakornas juga menjadi forum untuk memperkuat kerja sama antarwilayah, meningkatkan kapasitas kelembagaan serta menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut organisasi. Dalam penutupan Rakornas, Sabarudin menyampaikan bahwa seluruh utusan daerah telah mendorong arah baru sawit rakyat dengan menempatkan petani yang semakin terorganisir, koperasi yang semakin mandiri serta usaha sawit yang mampu menciptakan nilai tambah dengan tetap menjaga prinsip keberlanjutan dan keadilan bagi petani.
Dengan berakhirnya Rakornas SPKS ke-4 di Jakarta, tantangan berikutnya adalah menerjemahkan keputusan dan rekomendasi organisasi menjadi program nyata di daerah.
Pesan utama konsolidasi tersebut jelas: petani sawit rakyat perlu naik kelas dari sekadar pemasok bahan baku menjadi pelaku ekonomi yang memiliki kelembagaan, kapasitas usaha dan ruang lebih besar dalam penciptaan nilai tambah, dengan keberlanjutan dan kepentingan petani tetap menjadi bagian penting dari arah pengembangan sawit rakyat.
Tim : liputan
