Sorotkita.com // Kalimantan Barat — 29/08/2026. Persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan Barat belum sepenuhnya berakhir. Bahkan, dampaknya semakin parah.
Di tengah kondisi udara yang masih dikeluhkan masyarakat, kemarau berkepanjangan turut memperparah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat.
Sesaknya udara yang bercampur asap dinilai sangat mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus berdampak terhadap kesehatan.
Tercatat sepanjang musim kemarau dan kebakaran di Kalimantan Barat, kondisi yang dirasakan masyarakat pada tahun 2026 ini disebut menjadi salah satu yang paling parah.
Dampak kemarau dan kebakaran hutan serta lahan semakin dirasakan di berbagai wilayah.
Berbagai upaya dan antisipasi telah dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Sejumlah organisasi dan lembaga juga turut mengambil bagian dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.
Namun, upaya yang dilakukan dinilai masih memberikan hasil yang minim. Kini masyarakat hanya dapat berharap kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar segera melakukan langkah konkret dalam penanggulangan bencana asap, kemarau, serta krisis air bersih yang dibutuhkan untuk konsumsi sehari-hari.
Di tempat lain, LPK-RI Kalimantan Barat, Mulyadi, saat diwawancarai media pada 29/08/2026, mengatakan bahwa pemerintah harus lebih agresif dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik.
Menurut Mulyadi, kondisi kemarau tahun ini sudah dapat dikatakan berada dalam situasi krisis dan siaga II.
“Kenapa? Karena kemarau tahun ini sudah hampir memasuki bulan ketiga dan dampaknya semakin parah. Kalau tidak ditangani secara ekstra, bisa berakibat lebih fatal,” ujar Mulyadi.
Ia mengatakan, tim investigasi telah diturunkan ke beberapa wilayah kabupaten/kota se-Kalimantan Barat untuk menyelidiki kondisi kebakaran hutan serta minimnya sarana air bersih.
Menurutnya, krisis air bersih menjadi persoalan serius karena air merupakan kebutuhan prioritas yang dikonsumsi langsung oleh masyarakat.
“Tim investigasi sudah kami turunkan di beberapa wilayah di kabupaten/kota se-Kalimantan Barat untuk menyelidiki status kebakaran hutan serta minimnya sarana air bersih. Krisis air bersih ini menyangkut kebutuhan prioritas masyarakat karena dikonsumsi secara langsung,” katanya.
Hal tersebut, lanjut Mulyadi, sudah mulai menunjukkan gejolak di beberapa titik di Kalimantan Barat, terutama terkait kurangnya pasokan air bersih dari pemerintah.
Kondisi semakin terasa di wilayah pesisir. Akibat kemarau, masyarakat disebut mulai berbondong-bondong mengantre untuk mendapatkan air dalam galon.
Kondisi air sungai yang sangat asin juga menjadi salah satu kendala masyarakat dalam memperoleh air yang layak digunakan.
Antisipasi terhadap kondisi tersebut, menurut Mulyadi, perlu difokuskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih sebagai kebutuhan konsumsi masyarakat.
Seperti di Kecamatan Batu Ampar, masyarakat disebut mulai mengonsumsi air dari sumur.
Sementara itu, sumber air gunung maupun air yang sebelumnya ditampung melalui embung dilaporkan telah mengering.
“Hasil tersebut merupakan laporan dari tim investigasi,” kata Mulyadi.
Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud mengintervensi kinerja pemerintah.
Namun, ia menyatakan bahwa pihaknya menyampaikan kondisi berdasarkan data, fakta, serta keluhan yang diterima dari masyarakat.
“Kami tidak mengintervensi kinerja pemerintah dalam hal ini. Namun, kami berbicara sesuai data dan fakta bahwa penanganan pendistribusian air bersih kepada masyarakat memang masih sangat minim. Ini bukan hoaks, tetapi memang berdasarkan hasil keluhan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
“Kami hanya mengingatkan pemerintah. Apa pun judulnya, ini menjadi tugas utama dalam pelayanan publik, apalagi kondisi ini bisa dikategorikan dalam status siaga,” kata Mulyadi.
Ia menambahkan, persoalan kabut asap dan krisis air bersih yang terjadi pada tahun 2026 menjadi catatan penting terkait sejauh mana keaktifan pemerintah dalam menangani berbagai keluhan masyarakat.
“Dalam sejarah kabut asap dan krisis air minum, tahun 2026 ini menjadi sejarah yang tercatat bagaimana keaktifan pemerintah dalam kinerjanya menangani keluhan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai mitra kerja pemerintah, Mulyadi berharap dalam waktu dekat pemerintah dapat menyalurkan air bersih ke sejumlah wilayah yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat.
“Kami selaku mitra kerja pemerintah juga berharap dalam waktu dekat pemerintah dapat menyalurkan air bersih di beberapa tempat yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat,” katanya.
Masyarakat, lanjutnya, kini menunggu kepedulian sekaligus memantau langkah-langkah pemerintah dalam mengantisipasi kebutuhan prioritas di tengah kondisi krisis kabut asap dan krisis air bersih yang terjadi di Kalimantan Barat.
“Masyarakat/rakyat menunggu kepedulian dan memantau langkah-langkah pemerintah dalam mengantisipasi kebutuhan yang menjadi prioritas masyarakat di tengah krisis kabut asap dan krisis air bersih di Kalimantan Barat ini,” tutup Mulyadi.
[TIM INVESTIGASI]
MM008
