Sorotkita.com // Pontianak, Kalbar — Ketika kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi ancaman bagi masyarakat Kalimantan Barat, ruang dialog antara Gubernur Kalbar Ria Norsan dan mahasiswa justru memanas.
Massa datang membawa kritik dan tuntutan terkait penanganan karhutla, tetapi pertemuan yang semestinya menjadi ruang mendengar suara rakyat berubah menjadi adu argumen yang menyita perhatian publik.
Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan serius: ketika rakyat mengeluhkan asap dan karhutla, mengapa yang terlihat justru pemimpin berhadapan secara emosional dengan pendemo?
Kritik masyarakat seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengevaluasi kinerja, bukan semata-mata dianggap sebagai serangan terhadap kewibawaan pemerintah.
Mahasiswa turun ke jalan bukan karena api sedang padam.
Mereka datang membawa keresahan tentang lingkungan, kabut asap dan keselamatan masyarakat.
Jika pemerintah merasa penanganan karhutla sudah maksimal, jawabannya sederhana: buka data, tunjukkan kerja, dan buktikan hasilnya di lapangan. Tidak perlu memenangkan perdebatan dengan suara keras.
Karhutla bukan persoalan yang dapat diselesaikan di atas podium. Api tidak mengenal jabatan, pangkat maupun status sosial.
Asap yang masuk ke rumah warga tidak bertanya siapa gubernurnya dan siapa pendemo nya.
Rakyat hanya tahu satu hal: ketika udara tercemar, pemerintah harus hadir dan bekerja.
Pemerintah memang berhak membantah tudingan yang dianggap tidak benar.
Namun sebagai pemegang kekuasaan daerah, pemerintah juga memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menjaga ruang demokrasi tetap sehat.
Pendemo boleh keras, tetapi pemimpin seharusnya lebih tenang.
Sebab kekuatan seorang pemimpin bukan diukur dari seberapa keras mampu membalas kritik, melainkan seberapa matang mampu mengubah kritik menjadi solusi.
Jika mahasiswa mengaku ikut turun membantu penanganan karhutla, semestinya energi tersebut tidak dibalas dengan pertentangan.
Satukan tenaga, bukan pertajam perbedaan.
Pemerintah, aparat, mahasiswa, relawan, masyarakat dan dunia usaha seharusnya berada dalam satu barisan melawan kebakaran, bukan saling berhadapan ketika api justru masih menyala.
Publik sekarang tidak membutuhkan drama politik. Publik membutuhkan angka dan hasil: berapa titik api yang telah dipadamkan, berapa personel dikerahkan, berapa wilayah terdampak, bagaimana strategi pencegahan, siapa yang melakukan pengawasan, serta apa langkah konkret untuk melindungi masyarakat dari dampak asap.
Bila pemerintah bekerja maksimal, biarkan data yang berbicara.
Jangan sampai perhatian masyarakat bergeser dari “di mana api dan bagaimana memadamkannya” menjadi “siapa yang menang dalam adu argumen.”
Pemerintah harus memahami bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi dan demonstrasi adalah salah satu saluran masyarakat menyampaikan kegelisahan.
Menghadapi kritik dengan kepala dingin jauh lebih kuat daripada menghadapi kritik dengan emosi.
Karhutla sudah membakar lahan, jangan sampai emosi ikut membakar kepercayaan rakyat.
Masyarakat tidak membutuhkan pejabat yang menang berdebat dengan pendemo; masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu memenangkan perang melawan api.
Ukurannya bukan seberapa keras suara gubernur ketika menghadapi demonstran, tetapi seberapa cepat pemerintah memadamkan karhutla dan memastikan rakyat dapat kembali menghirup udara yang aman.
Tim : liputan
